Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani  pembentukan Peraturan Daerah.

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

1. menyusun rancangan Program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
6. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
7. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
8. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
9. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
10. melakukan kajian Perda; dan
11. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam Pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Susunan Dan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Soppeng