Page 47 - Memori DPRD Kabupaten Soppeng 2019-2024
P. 47
TANGGAL
NO. TAHUN PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN
PELAKSANAAN
40 2023 PEMBAHASAN LAPORAN REALISASI SEMESTER 3 AGUSTUS 2023
PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS UNTUK 6 (ENAM)
BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2023
41 2023 PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN 9 AGUSTUS 2023
RANCANGAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN
2023
42 2023 PEMBAHASAN BERSAMA RANCANGAN PERDA 26 SEPTEMBER 2023
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
43 2023 PEMBAHASAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERDA 19 OKTOBER 2023
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
44 2023 PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD 3 NOVEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2024
45 2023 PEMBAHASAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERDA 27 DESEMBER 2023
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024
46 2024 PEMBAHASAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 25 APRIL 2024
PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
MENDAHULUI PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN
2024
47 2024 PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA TENTANG 12 JUNI 2024
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2023
48 2024 PEMBAHASAN LAPORAN REALISASI SEMESTER 22 JULI 2024
PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS UNTUK 6 (ENAM)
BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2024
49 2024 PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM 23 JULI 2024
ANGGARAN ATAU “KUA” DAN RANCANGAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ATAU “PPAS”
TAHUN ANGGARAN 2025
50 2024 PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN 31 JULI 2024
RANCANGAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN
2024
51 2024 PEMBAHASAN BERSAMA RANCANGAN PERDA 8 AGUSTUS 2024
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024
52 2024 PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD 21 AGUSTUS 2024
TAHUN ANGGARAN 2025
3. Fungsi Pengawasan
Fungsi Pengawasan DPRD Peraturan Bupati; pelaksanaan
dilaksanakan Peraturan Dewan peraturan perundang-undangan lain
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang terkait dengan penyelenggaraan
Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah; dan pelaksanaan
Perubahan atas Peraturan Dewan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten keuangan oleh BPK.
Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sementara pada ayat 2
Tata Tertib, pada Pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi pengawasan
menyebutkan bahwa Fungsi Pengawasan dapat dilaksanakan melalui: rapat kerja
diwujudkan dalam bentuk pengawasan Komisi dengan Pemerintah Daerah;
terhadap: pelaksanaan Perda dan kegiatan kunjungan kerja; rapat dengar
42
