Page 43 - Memori DPRD Kabupaten Soppeng 2019-2024
P. 43
NO. TAHUN PERATURAN DAERAH/PERATURAN DPRD JENIS USULAN
48 2023 RANCANGAN PERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMERINTAH
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAERAH
DAN PERMUKIMAN KUMUH
49 2023 RANCANGAN PERDA TENTANG ANALISIS DAMPAK PEMERINTAH
LALU LINTAS DAERAH
50 2024 RANCANGAN PERDA TENTANG PEMERINTAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
51 2024 RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN PEMERINTAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
52 2024 RANCANGAN PERDA TENTANG APBD T.A. 2025 PEMERINTAH
MENJADI PERATURAN DAERAH DAERAH
53 2024 RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN DPRD
KEOLAHRAGAAN
54 2024 RANCANGAN PERDA TENTANG PELINDUNGAN DAN DPRD
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
55 2024 RANCANGAN PERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMERINTAH
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN DAERAH
PENYELAMATAN
56 2024 RANCANGAN PERDA TENTANG PEMBERIAN PEMERINTAH
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH
57 2024 RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA PEMERINTAH
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN DAERAH
2025-2045
b) Inventarisasi Permasalahan dalam Pembentukan Perda
Sebagaimana laporan akhir Limbah Domestik telah di
Bapemperda, inventarisasi tetapkan dalam Propemperda
permasalahan dalam Pelaksanaan Tahun 2021, akan tetapi pada saat
Pembentukan Perda Masa jabatan pelaksanaan Rapat Paripurna
2019-2024 adalah sebagai berikut: Pembicaraan TK.II dinyatakan
1) Ranperda tentang Perlindungan tidak Qourum sehingga Rapat
Konsumen merupakan inisiatif Paripurna di tunda sebagaimana
DPRD pada Tahun 2020, tidak di diatur dalam Tata Tertib DPRD
lanjutkan pembahasannya di dan setelah dilakukan konsultasi
karenakan Perlindungan dengan Biro Hukum dan HAM
Konsumen merupakan Setda Propinsi Sulawesi-Selatan,
kewenangan Pemerintah Propinsi ketiga Ranperda tersebut sudah
dan ada beberapa regulasi atau tidak bisa dilanjutkan untuk
aturan yang perlu di sesuaikan. penetapannya di karenakan untuk
2) Ranperda tentang Perlindungan Nomor Register Perda tidak bisa
Guru dan Siswa, Ranperda berpindah tahun dan disarankan
tentang Pengelolaan Sampah dan untuk Bapemperda DPRD untuk
Ranperda tentang Pengelolaan Air
38
