Soppeng, 15 September 2025 – DPRD Kabupaten Soppeng melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat dimulai pukul 14.00 WITA, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, H. Nasfiding, dan dihadiri 22 Anggota DPRD Kabupaten Soppeng. Pemerintah Kabupaten Soppeng hadir melalui Penjabat Sekretaris Daerah, Andi Muhammad Surahman, M.Si., yang sekaligus membacakan jawaban Bupati atas pandangan fraksi.
Lima fraksi DPRD Kabupaten Soppeng—Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, dan Gerindra—menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026. Secara garis besar, seluruh fraksi menyatakan menyetujui Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, namun memberikan sejumlah catatan penting terkait penguatan pendapatan, efisiensi belanja, kualitas SDM, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah memberikan jawaban sebagai berikut:
-
Dari Fraksi Golkar, yang mempertanyakan strategi peningkatan ekonomi daerah, pemerintah menegaskan akan mendorong UMKM dengan fasilitasi permodalan, pelatihan, dan digitalisasi, memperkuat investasi melalui penyederhanaan perizinan, serta mengembangkan infrastruktur ekonomi seperti jalan produksi, pasar rakyat, dan jaringan internet. Pemerintah juga menekankan langkah-langkah percepatan penurunan stunting dan peningkatan IPM melalui intervensi gizi, kesehatan dasar, sanitasi, dan beasiswa pendidikan.
-
Dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyoroti keseimbangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama, infrastruktur akan menjangkau pelosok, dan defisit anggaran ditekan agar terkendali. Pemerintah juga berkomitmen mengelola pembiayaan secara hati-hati agar tetap produktif dan transparan.
-
Dari Fraksi NasDem, yang menyoroti optimalisasi PAD, pemerintah menjawab bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta digitalisasi pelayanan akan diperkuat, sementara dana transfer pusat akan diprioritaskan untuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
-
Dari Fraksi Demokrat, yang menanyakan strategi peningkatan kinerja BUMD, pemerintah menegaskan langkah restrukturisasi, penguatan tata kelola, serta pengembangan kapasitas usaha BUMD agar berkontribusi lebih besar pada PAD. Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi APBD.
-
Dari Fraksi Gerindra, yang menekankan pentingnya evaluasi APBD tahun sebelumnya, pemerintah sependapat dan menyatakan bahwa hasil evaluasi selalu dijadikan dasar perbaikan dalam penyusunan APBD berikutnya, agar program pembangunan lebih tepat sasaran.
Dengan jawaban tersebut, pemerintah berharap Ranperda APBD 2026 dapat dibahas lebih mendalam bersama DPRD, khususnya di tingkat Badan Anggaran bersama TAPD, untuk menghasilkan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Rapat paripurna resmi ditutup oleh Wakil Ketua I DPRD, H. Nasfiding, dengan menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Soppeng.
