Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban Bupati atas Pemandangan umum
Fraksi-fraksi terhadap rancangan perda Perubahan APBD
Kabupaten soppeng tahun Anggaran 2022

DPRD Kabupaten Soppeng menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Faksi dan Jawaban atas Pemandangan umum
Fraksi-fraksi terhadap rancangan perda Perubahan APBD
Kabupaten soppeng tahun Anggaran 2022
Selasa (13/09/2022).

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Soppeng A.Mapparemma M, Se ,MM
Dalam rapat tersebut Masing-masing Fraksi yang meliputi
Fraksi Golongan karya dengan jurubicaranya H. Kusman, SE.,MM
PDI Perjuangan, dengan juru bicaranya Muhammad Ihsan,SS
Fraksi partai Nasdem dengan juru bicaranya Muhammad taufan
Fraksi partai Demokrat dengan juru bicaranya Haeruddin Tahang, SE
Fraksi partai gerindra dengan juru bicaranya Asmawi, SP.,M.Si.
menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota keuangan dan Rancangan perda perubahan APBD TA 2022 yang pada umumnya setuju untuk di bahas pada pembahasan selanjutnya.
dan di sertai beberapa pertanyaan, catatan dan saran-saran.

Dalam Sambutan bupati yang di wakili oleh Wakil Bupati ir. H lutfi Halide, Mp

Beberapa saat yang lalu, kita telah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022, dimana pada dasarnya merupakan masukan dan saran serta beberapa pertanyaan umum dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Dan pada kesempatan ini kami akan menjawab secara umum atas pemandangan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai berikut :

Dari Fraksi Golongan Karya sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran pada perubahan ABPD tahun anggaran 2022 agar tetap mengacu dan mempertimbangkan azas efisiensi dan efektifitas yang diharapkan akan semakin meningkatkan akselarasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan anggaran yang semakin memadai untuk melakukan investasi dan memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun terkait RPJMD tahun 2021-2026.

Jawaban :
Dalam rumusan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam asumsi rancangan APBD Perubahan Tahun anggaran 2022, pemerintah kabupaten Soppeng tetap menjamin konsistensi dan sinergitas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dalam pengalokasian pendanaan Rancangan APBD Perubahan tahun 2022 tetap beracuan dalam menjamin amanah mandatoring yang diamanahkan dalam setiap pedoman penyusunan APBD baik dalam hal pelayanan dasar dan pelayanan lainnya sehingga dalam rumusan Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 akan berkonstribusi dalam menjamin asas efektifitas dan efisiensi anggaran dalam mewujudkan Pemerintahan yang lebih melayani, soppeng yang lebih maju serta masyarakat yang lebih sejahtera.

Dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 layaknya disusun sejalan dengan perubahan rencana kerja pemerintah daerah, serta memperhatikan saran dan masukan dari DPRD yang disampaikan dalam proses pembahasan perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022.
   Jawaban :
   Penyusunan Rancangan APBD telah disusun berdasarkan Perubahan RKPD dan dalam proses perjalanan pada saat pembahasan telah mengakomodir saran dan masukan dari DPRD sehingga pada RAPBD tersebut telah dilakukan penyesuaian baik dari sisi belanja maupun dari kegiatan.
2. PDI perjuangan berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi salah satu langkah responsif dari pemerintah daerah Kabupaten Soppeng untuk merespon terhadap dinamika sosial masyarakat, artinya bahwa perubahan yang dilakukan hendaknya perubahan yang antisipatif, responsif dan adaptif, namun tetap mencerminkan optimisme terhadap situasi yang dapat berubah secara cepat.
   Jawaban :
   Sejalan dengan harapan fraksi PDI perjuangan Pemerintah Daerah telah melakukan upaya antisipasi termasuk mengakomodir beberapa amanat dari peraturan perundang-undangan dimana dinamika perubahan regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan respon cepat. Hal ini merupakan upaya untuk melakukan sinergitas serta sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah, kebijakan pemerintah propinsi serta kebijakan pemerintah pusat. Demikian pula upaya-upaya dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian daerah serta antisipasi kenaikan inflasi akibat kebijakan harga BBM yang bisa berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Dari Fraksi Partai Nasdem sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah hubungannya dengan pemulihan ekonomi masyarakat
   Jawaban :
   Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam pemulihan ekonomi masyarakat yaitu melalui upaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu melalui peningkatan dan pengembangan usaha kecil menengah dan melakukan pengalokasian anggaran pembangunan dalam hal menjamin keterpenuhan pelayanan dasar masyarakat pada sektor pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan jaminan kesejahteraan social serta melakukan perluasan jangkauan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan swadaya kemasyarakatan yang akan berdampak secara langsung pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Adapun program prioritas pembangunan yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi daerah yaitu melalui program pengembangan usaha kecil menengah masyarakat dan program pelayanan dasar serta program pembangunan infrastruktur daerah.
2. Bagaimana strategi yang ditempuh pemerintah Kabupaten Soppeng dalam membantu penyaluran dana kompensasi BBM dengan tepat sasaran dan dapat terjangkau kepada semua yang bersyarat
   Jawaban :
   Pemerintah daerah melalui instansi terkait akan melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang dipersyaratkan sebagai penerima dana kompensasi BBM melalui pemberdayaan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Dari Fraksi Partai Demokrat sebagai berikut :

1. Dengan melihat kondisi yang ada, hendaknya pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam pembelanjaan keuangan daerah sebagai antisipasi dan agregasi untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kabupaten Soppeng.
   Jawaban:
   Pemerintah Kabupaten Soppeng Menyusun Rancangan perubahan APBD 2022 melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang dengan tetap melalui proses pendekatan Bottom Up yang artinya merupakan bagian dari proses menghimpun aspirasi dari masyarakat melalui plaksanaan musrembang serta saluran-saluran mekanisme lainnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Demikian pula pendekatan Top Down dimana pemerintah daerah melakukan harmonisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang telah ditetapkan yang memuat arah kebijakan dan dlam pencapaian kinerja pembangunan daerah, sereta upaya pemerintah daerah kabupaten soppeng dalam pengalokasian anggaran derah dalam Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022 tetap mempertimbangkan kapasitas kebijakan fiskal daerah serta mengupayakan memaksimalkan upaya dalam pengelolaaan potensi sumber daya pendapatan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Soppeng.
2. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun ini, diharapkan bukan hanya sekedar menilai aktifitas teknis untuk menghitung masukan dana, proses pengelolaan, dan efektifitas maupun efisiensi anggaran. Namun lebih dari itu, juga untuk menelaah tingkat akuntabilitas yang dijiwai semangat perubahan, kejujuran pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
   Jawaban:
   Dalam Rancangan Perubahan APBD 2022 ini disusun dengan memperhatikan semua regulasi-regulasi yang berlaku. Perubahan regulasi yang begitu cepat tentu memerlukan respon cepat dari pemerintah daerah sehingga perlu kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif sehingga kebutuhan mendesak termasuk pemulihan perekonomian serta isu kenaikan inflasi mendapat penanganan yang tepat.

Dari Fraksi Partai Gerindra sebagai berikut :

1. Imbas dari kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga LPG non subsidi dan BBM subsidi cukup berat dirasakan oleh masyarakat khususnya pemenuhan biaya kebutuhan domestik sehari-hari. Langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi jika dampaknya semakin meluas.
   Jawaban :
   Pemerintah daerah telah melakukan beberapa persiapan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM termasuk mengakomodir amanat dari peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 dalam rangka penanganan dampak inflasi. Intervensi pada sektor produksi untuk menjaga stabilitas harga di pasar serta menjaga agar daya beli masyarakat tidak mengalami dampak yang terlalu besar. Terkait dengan penerima manfaat pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang bersyarat menerima bantuan.
2. Pembangunan infrastruktur yang sumber dananya dari pinjam dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang salah satunya adalah pembangunan pasar sentral. Sehingga dikalangan pedagang pasar mulai muncul kekhawatiran bisa tidaknya kelak terakomodir untuk berjualan di bangunan baru tersebut dan berharap adanya alternatif dan solusi.
   Jawaban :
   Tujuan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur adalah dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Tentu saja dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala terutama terkait dengan pembangunan pasar sentral. Untuk itu pemerintah telah merumuskan beberapa skenario terutama mengantisipasi kekisruhan pembagian lokasi pedagang yang selalu menjadi masalah utama pasar. Pemerintah daerah akan memprioritaskan pedagang lama untuk menempati bangunan pasar serta mengutamakan profesionalisme dalam pembagiannya. Pemerintah daerah akan melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kemungkinan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan pada pelaksanaan akitifitas perdagangan di pasar sentral. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.
   Perlu pula kami sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu telah dilakukan rapat terbatas oleh Bapak Presiden dan dihadiri oleh Para Menteri, Gubernur dan Para Bupati terkait dengan pengalokasian 2% Dana Transfer Umum diluar Belanja Wajib 25% Dana Transfer Umum pada APBD Pokok untuk penanganan dampak inflasi. Olehnya itu pada kesempatan ini pula saya menyampaikan bahwa telah terjadi dinamika di dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak terakomodir di dalam KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022.
   Melalui kesempatan ini agar TAPD melakukan pembahasan bersama untuk mengakomodir arahan-arahan Bapak Presiden pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
   Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi tentang Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022, semua saran-saran dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian untuk ditindak lanjut oleh pemerintah daerah.
   Hal-hal yang sifatnya teknis akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan tahap berikutnya. Dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan moral dan kerja sama kita semua, sehingga kita tiba pada tahapan ini demi penyempurnaan Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.

Turut di hadiri
Wakil Bupati, Sekertaris Daerah ,Para pejabat eselon ll dan lll beserta camat di lingkup pemerintah kabupaten soppeng.